Aparat penegak hukum Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kedaulatan laut dari ancaman pencurian ikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali berhasil menangkap sebuah kapal ikan asing di perairan Natuna yang terbukti melakukan praktik illegal fishing. Keberhasilan ini adalah bukti nyata dari efektivitas strategi pemberantasan illegal fishing yang telah diterapkan secara konsisten, terutama di wilayah perbatasan yang kaya akan sumber daya laut.

Penangkapan dilakukan oleh Kapal Pengawas (KP) Orca 03 milik KKP pada Sabtu, 15 November 2025, sekitar pukul 09.00 WIB. Kapal asing berbendera Vietnam tersebut, yang bernama BV 98765 TS, tertangkap tangan sedang menjaring ikan tanpa izin di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Bapak Laksamana TNI (Purn.) Sudirman, penangkapan ini merupakan hasil dari patroli rutin yang diperkuat dengan pemanfaatan teknologi satelit dan drone. “Kami terus memperketat pengawasan. Keberhasilan ini adalah pesan tegas bahwa kami tidak akan membiarkan kekayaan laut kita dicuri,” ujar Bapak Sudirman dalam konferensi pers di Jakarta pada 17 November 2025.

Kapal asing tersebut beserta 10 awak kapal, termasuk nakhoda, kini telah digiring ke Pangkalan PSDKP Batam untuk proses hukum lebih lanjut. Pihak berwenang menemukan sekitar 2 ton ikan campuran di dalam palka kapal, yang ditaksir memiliki nilai ekonomi mencapai ratusan juta rupiah. Para pelaku dijerat dengan Pasal 93 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp20 miliar. Komandan Satuan Tugas (Satgas) 115, Kompol Budi Santoso, yang turut mengawasi operasi penangkapan ini, menekankan pentingnya sinergi antara KKP, TNI AL, dan Polri dalam pemberantasan illegal fishing. “Kerja sama antar instansi adalah kunci untuk menutup ruang gerak para pencuri ikan,” katanya.

Keberhasilan operasi ini menunjukkan bahwa pemberantasan illegal fishing tidak hanya mengandalkan penindakan di lapangan, tetapi juga pencegahan. KKP terus mengampanyekan pentingnya menjaga laut kepada masyarakat pesisir, menjadikan mereka sebagai mitra strategis dalam pengawasan. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal agar mereka tidak mudah tergoda untuk terlibat dalam praktik ilegal.

Data dari KKP menunjukkan bahwa sejak awal tahun 2025 hingga November, sudah ada lebih dari 50 kapal ikan asing yang ditangkap. Angka ini mencerminkan tingginya intensitas pengawasan dan komitmen kuat pemerintah dalam pemberantasan illegal fishing. Langkah-langkah tegas ini tidak hanya melindungi kedaulatan negara, tetapi juga memastikan keberlanjutan sumber daya laut untuk generasi mendatang. Pemberantasan illegal fishing akan terus menjadi prioritas nasional, demi menjaga laut Indonesia tetap lestari dan kaya.